Satpol PP ‘Sorot’ Warga Ilegal

Razia Siang Malam, Demi Tertib Administrasi

BONTANG – Razia yustisi terus dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bontang selama beberapa hari terakhir. Tujuannya demi mewujudkan warga Bontang tertib administrasi. Selain itu, mencegah adanya pendatang ilegal atau warga bermukim tanpa identitas diri sesuai domisili. Rencananya, agenda penertiban itu akan terus dilakukan penegak Perda tersebut, hingga beberapa pekan ke depan siang mau pun malam.

Dalam razia dihelat selama ini, Satpol PP tidak bergerak sendiri. Melainkan kerap melibatkan berbagai pihak terkait. Seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bontang, kepolisian, Polisi Militer (PM), Kelurahan, Kecamatan sesuai target operasi, Ketua RT setempat, hingga pihak terkait lain.

Ahmad Yani, Kepala Satpol PP Bontang menjelaskan, razia tersebut dilakukan selama beberapa pekan terakhir, baik siang mau pun malam hari. Tim dari Satpol PP Bontang, dibagi dua. Yang telah turun saat malam hari, tidak wajib ikut saat razia digelar siang hari. Pertimbangannya, tentu menjaga stamina petugas yang telah bekerja seharian.

“Razia itu memang rutin kami gelar selama beberapa hari terakhir. Sasarannya adalah 3 kecamatan di Bontang (Bontang Selatan, Barat, dan Utara, Red.). Tim yang turun juga dipecah. Ada yang turun siang ada juga malam. Sisanya, ada datang dari pihak luar Satpol PP, tapi satu misi, mewujudkan warga Bontang tertib administrasi,” jelas Yani, kemarin (6/9).

Dijelaskan Ahmad Yani, ada beberapa tahapan diberlakukan saat operasi berlangsung. Tepatnya, saat di lapangan, terdapat temuan pelanggaran oleh target operasi. Dia mencontohkan, ketika warga ditemui sama sekali tak dapat menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP), kemungkinan besar akan langsung diangkut ke Kantor Satpol PP untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Tentu saja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, telah dipahami para personil.

Selanjutnya, ketika warga ditemui, mampu menunjukan KTP, namun tak sesuai domisili, maka cukup diminta mengisi belangko dibawa petugas. Di dalamnya, bersisi sejumlah informasi, terkait nama, alamat, hingga nomor Hp. Hal itulah yang nantinya menjadi alat kontrol petugas.

“Di dalam belangko diisi oleh mereka, sudah dicantumkan, nomor hp, nama, bahkan kesanggupan melengkapi identitas. Jika dalam waktu kesepakatan, terbukti belum mengurus, dan tetangkap, maka kemungkinan terburuk, adalah dipulangkan,” tandasnya.

Menurut Ahmad Yani, selama beberapa hari terakhir, saat razia digelar, pihaknya memang menemukan sejumlah pelanggaran administrasi kependudukan. Mereka pun diproses sesuai ketetapan berlaku.

“Dari razia digelar siang-malam lalu, anggota memang dapat cukup banyak. Ya, prosesnya, sesuai ditetapkan. Tidak punya KTP sama sekali, kita proses di kantor. Kalau tidak sesuai domisili, kita minta buat pernyataan,” tukasnya.

Dibeberkan Yani, dalam operasi digelar selama ini, pihaknya tak terfokus pada penertiban administrasi semata. Namun razia potensi mesum di tempat-tempat umum, hingga praktik kenakalan remaja lain pun disorot.

“Bukan hanya razia KTP. Tapi anak-anak ngelem, atau mesum, juga kami sisir. Karena itu semua masuk dalam tugas Satpol PP bersama pihak terkait lain. Harapan kami, intensitas pelanggaran kian mengecil dari hari ke hari,” tutupnya. (in)