Pemkot Hanya Beri Imbauan

Terkait Bangunan yang Langgar GSS

BONTANG – Bencana banjir telah menjadi momok di Kota Taman. Sebab ketika terjadi, maka bukan hanya harta yang terancam, namun nyawa pun dipertaruhkan. Oleh sebab itu, Pemkot meminta kesadaran warga Bontang untuk taat aturan ditetapkan pemerintah.

Sehingga, bisa bersama menekan potensi minor tersebut. Salah satunya, dengan tak membuang sampah di sungai dan membangun rumah di luar garis sempadan sungai (GSS); boleh membangun di atas 5 meter dari bibir sungai.

“Tidak bisa dihindari, seiring bertambahnya jumlah penduduk di Bontang, tentu diiringi pembangunan rumah hunian. Itu positif. Asalkan tetap pada koridor diatur pemerintah, bukan sebaliknya,” jelas Abdul Rifai, Kepala Dinas Tata Ruang Kota (DTRK) Bontang.

Aturan dibuat pemerintah, kata dia, bukan tanpa alasan. Bahkan semua atas pertimbangan demi mencapai kesejahteraaan dan keamanan warga.  Praktis, ketika warga dengan sengaja melanggar aturan telah ditetapkan, maka secara tidak langsung, penyebab bencana melanda kota Bontang.

“Jangan sampai, karena satu orang atau sekelompok yang  melanggar aturan, dampaknya dialami seluruh warga Bontang. Karena aturan seperti penetapan GSS. Selain demi keselamatan pemilik rumah, juga memudahkan aliran air. Supaya tidak ada sampah menumpuk di sungai,” tambahnya.

Tak hanya itu, dia pun meminta, warga Bontang membuang jauh-jauh budaya membuang sampah di sungai. Sebab tak ditampik, kebiasaan tersebut menjadi pemicu banjir di Kota Taman. Di samping banjir kiriman dari wilayah Kutai Timur (Kutim).

“Dengan kepatuhan warga atas aturan yang ada, secara tidak langsung, membantu program-program pengendalian banjir pemerintah,” imbuhnya.

Saat ini, Abdul Rifai mengakui pendekatan persuasif masih diutamakan untuk para pelanggar aturan di Kota Taman. Sebab katanya, langkah tegas berupa penertiban belum dibutuhkan.

“Kami masih mengutamakan sosialisasi tentang pentingnya taat aturan ke warga. Biasanya lewat kelurahan. Kami tentu berharap, ada dampak positif dari sikap itu. Itu kami lakukan demi menjaga kondusifitas antar warga dan pemerintah. Tapi kalau sudah waktunya nanti, langkah tegas pasti dilakukan,” tandasnya. (in)