Satpol: Koordinasi SKPD Masih Kurang

Demi Efektifitas Kerja dan Citra Satpol PP

BONTANG – Komunikasi dan koordinasi di internal pemerintahan Bontang ternyata masih ada yang kurang. Khususnya, upaya penegakan aturan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bontang. Sebab selama ini, kebijakan diberlakukan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tanpa diketahui aparat penegak peraturan daerah (Perda). Akibatnya, kerja sia-sia dan citra Satpol PP pun dipertaruhkan.

“Kita ada banyak mengalami kasus seperti itu (kerja sia-sia, Red.). Karena awalnya sudah meminta bantuan penertiban ke kami terhadap warga tak berizin. Tapi di kemudian hari, tiba-tiba SKPD teknis telah memberikan izin. Namun tanpa kami ketahui. Akibatnya saat kami pantau lagi ke lapangan, tiba-tiba, orangnya sudah mengklaim berizin. Kan kerja kami itu sia-sia,” aku Ahmad Yani, Kepala Satpol PP Bontang, kemarin.

Menurut Yani semestinya, ketika awalnya SKPD teknis telah melibatkan Satpol PP Bontang dalam sebuah upaya penindakan, maka sudah sewajarnya, jika terus berkoodinasi dengan pihaknya. Apalagi saat pemberian izin tersebut, hendaknya, pemberi izin menyampaikan tembusan tersebut ke Satpol PP Bontang.

“Harusnya itu ada tembusan ke kami. Kalau tidak bisa dikirimkan ke kami, silahkan telepon saja. Biiang; ‘SKPD ini, sudah kami berikan izin. Silahkan ambil tembusan ke kantor kami’,” tambah Ahmad Yani.

Bukan tanpa alas an, Ahmad Yani mengakui adanya kasus mis komunikasi antara internal pemerintahan. Sebab, kasus-kasus seperti penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pendirian tower, hingga bentuk perizinan lain, pihaknya kerap dilibatkan untuk menertibkan. Bahkan sudah sampai pada tahap penyegelan atas permintaan dinas teknis.

“Contoh kasus kami alami banyak. Seperti pembangunan tower, atau IMB. Itu awalnya kami sudah sampai pada tahap penyegelan karena direkomendasikan melanggar. Tapi ketika sudah diterbitkan izinnya, kami tidak tahu,” bebernya.

Oleh sebab itu, Ahmad Yani meminta, agar setiap SKPD di Bontang, sebelumnya telah melibatkan Satpol PP, agar mengintensifkan koordinasi. Hal itu demi efektifitas pekerjaan. Juga menjaga citra Satpol PP di mata warga Bontang. Khususnya, objek kebijakan.

“Harapan kami, koordinasi bapak atau ibu pemimpin SKPD di Bontang, jika sebelumnya telah melibatkan kami, harap koordinasinya, ketika memberi izin. Supaya tidak kerja sia-sia,” tutupnya. (in)