PHRI Bantah Komunikasi Buruk dengan Anggota

KETUA Asosiasi Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bontang  Rustam membantah buruknya komunikasi dengan anggotanya.

Bahkan ia menjamin, puluhan pengusaha hotel dan restoran yang tergabung dalam asosiasi itu, berjalan harmonis. Dia mengaku selalu menekankan, agar anggotanya patuh atas setiap kebijakan yang diterapkan.

“Kata siapa komunikasi saya dengan anggota kurang baik? Itu keliru. Buktinya, selama ini, anggota saya selalu patuh dengan instruksi saya. Soalnya, kalau ada yang tidak nurut, saya bisa jamin, kami tak akan bela ketika mereka terkena masalah,” tegas  Rustam saat dihubungi kemarin.

Rustam mengakui, beberapa waktu lalu, telah dikabarkan temuan-temuan pelanggaran terjadi di hotel atau penginapan berada dalam binaan PHRI Bontang. Di antaranya, tindakan mesum, hingga pengunjung tanpa kartu identitas diri.

Namun menurut dia, kesalahan seperti itu, selalu menjadi perhatian PHRI. Bahkan dia tak bosan mengingatkan agar selalu taat akan instruksi diamanatkan. Di antaranya, mewajibkan setiap penghuni hotel meninggalkan KTP pada receptionis.

“Tapi hal seperti itu bisa terjadi karena banyak hal.  Tentu bisa lebih jelas jika ditanyakan kepada pemilik hotelnya. Tapi prinsipnya, saya juga tidak menutup mata akan hal itu. Sebagai Ketua PHRI, saya selalu berusaha memberi pengertian kepada anggota tentang aturan main sejalan dengan kebijakan pemerintah,” bebernya.

Sebab disadari, bahwa sebagai Kota Jasa, Industri dan Kota Taman dengan motto agamais itu, tetap menjadi acuan dan pertimbangan mereka dalam berbisnis.

Namun Rustam menegaskan, ketika terjadi pelanggaran di Tempat Hiburan Malam (THM) Bontang, dia menolak dipersalahkan. Sebab hal itu bukan lagi menjadi tanggungjawab PHRI, melainkan, asosiasi khusus mewadahi pengusaha THM.

“Kalau ada kedapatan pesta pora saat razia THM, itu tidak bisa menyalahkan kami. Itu perlu dicatat. Karena mereka punya asosiasi tersendiri. Saya tidak tahu pasti, ketuanya. Yang jelas, kami hanya menaungi hotel dan restoran. Sementara sejenis biliar dan lainnya, itu hanya anggota biasa,” ulasnya.

Rustam justru mempertanyakan peran Disbudpar dalam membina hotel dan restoran di Bontang. Termasuk di dalamnya, pengusaha THM. Sebab dia belum pernah mendengar ada upaya pembinaan berlaku secara rutin kepada pengusaha di bawah bidang pariwisata.

“Kalau Disbudpar menuduh kami tidak efektif koordinasi dengan anggota, itu mungkin sebuah risiko ketua, saya tidak keberatan soal itu. Tapi Disbudpar sendiri, peran apa yang sudah diberikan kepada pengusaha di bawah naungan PHRI ? Saya belum ada dengar ada pembinaan ke anggota kami. Paling yang ada baru-baru ini hanya sebatas sosialisasi TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Red.). Itu pun dari Pemprov,” tegasnya.

Namun demikian, Rustam kembali menegaskan, miring soal komunikasi dirinya dengan anggota, tidak ada masalah. Bahkan dia berani menjamin, para pengusaha yang hadir saat sosialisasi penutupan THM serta pengaturan operasi hotel selama Ramadan lalu, tak satu pun tertangkap melakukan pelanggaran.

“Saya jamin, teman-teman yang hadir saat sosialisasi sebelum Ramadan lalu, itu tidak ada melanggar dan tertangkap petugas. Jadi saya kira, tudingan itu, tidak punya dasar. Justru peran Disbudparlah yang mesti diperjelas,” tutupnya. (in)