DPKP Bantah Tak Transparan

Minta Warga Mandiri dan Optimalkan Bantuan Pemerintah

BONTANG – Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan (DPKP) Bontang membantah tudingan tidak transparan dilontarkan Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Bontang, Jafar belum lama ini. Sebab transparansi telah dibuka selebar-lebarnya. Baik dengan cara sosialisasi dilakukan langsung ke objek kebijakan, mau pun saat laporan pertanggungjawaban terhadap para wakil rakyat.

Sebaliknya, DPKP Bontang meminta para petani dan nelayan Kota Taman,  dapat mengoptimalkan bantuan disalurkan baik melalui pemerintah mau pun perusahaan-perusahaan tertentu di Bontang. 

“Dinas ini (DPKP, Red.) sudah berdiri sekitar 10 tahun. Tentu sudah banyak bantuan disalurkan. Baik nelayan, petani hingga peternak. Belum lagi bantuan perusahaan. Mestinya bantuan itu bisa dioptimalkan sehingga bisa berkembang jadi kelompok mandiri,” jelas Kepala DPKP Bontang, Aji Erlynawati.

Realisasi bantuan tersebut, kata dia, tak luput dari pantauan para wakil rakyat di Kota Taman. Sebab setiap  penggunaan anggaran pada sebuah lembaga pemerintah, jelas akan diaudit pihak-pihak tertentu. Namun terpenting, akan dilaporkan secara terbuka pada para anggota DPRD. Tak ayal, tudingan tidak adanya upaya transparansi oleh DPKP adalah sebuah kekeliruan.

“Kurang transparan seperti apa? padahal, setiap item kegiatan atau program kami, selalu ada laporan pertanggungjawaban. Terpenting, para wakil rakyat pasti tahu soal itu. Karena setiap kegiatan itu memang selalu dilaporkan. Jadi saya kira, keliru jika ada tudingan tertutup,” tegasnya.

Dia menyadari, selama ini, memang ada usulan atau kegiatan yang belum bisa terpenuhi oleh pemerintah. Misalnya, kebutuhan kapal atau perangkat melaut lain untuk para nelayan. Demikian halnya dengan sektor lain seperti pertanian atau peternakan. Tentu ada saja usulan untuk dikabulkan, namun tak bisa direalisasi. Namun, bukan berarti pemerintah menolak membantu. Melainkan, ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan itu terjadi. Semisal, perihal ketersediaan anggaran pada dinas itu.

“Masyarakat mestinya memahami kondisi ini; tidak semua kegiatan diajukan ke kami bisa dikabulkan. Atau hal-hal lain sifatnya berkenaan dengan nasib sektor-sektor itu,” tukasnya.

Oleh sebab itu, tegas Aji, para petani, nelayan hingga peternak di Kota Taman, lebih mengoptimalkan setiap bantuan telah disalurkan pemerintah. Sehingga kesejahteraan dapat diperoleh dengan memanfaatkan potensi maritim Bontang.

“Saya rasa, ada peranan KTNA mewujudkan itu. Harus pro aktif. Entah dengan cara sosialisasi atau bentuk lain, yang sifatnya bisa menopang peningkatan kesejahteraan binaannya,” tutupnya.

Diwartakan sebelumnya, Jafar, Ketua KTNA Bontang menilai belum ada transparansi dari DPKP Bontang, terkait jatah anggaran petani hingga nelayan di Kota Taman. Padahal, KTNA merasa informasi itu, penting dibuka selebar-lebarnya. Agar masyarakat juga bisa menghitung, efektifitas pemanfaatan anggaran itu.

Jafar menilai belanja publik, seperti kebutuhan menunjang peningkatan kesejahteraan petani, nelayan hingga peternak harus lebih tinggi dibanding belanja pegawai. Seperti perjalanan dinas dan lainnya.

Jika hal itu telah diterapkan, maka salah satu hal paling diharapkan ada, yakni membangun koperasi pertanian mau pun koperasi nelayan. Agar mereka tidak lagi bergantung pada dana bersumber dari hibah mau pun aspirasi. Terkadang tidak didistribusikan merata.  (in)