Biaya PKL SMKN 2 Ditanggung Siswa

Gara-gara DPA Lambat Turun, Kepsek Janji Diganti bila Dana Cair

 

DIPROTES: Kebijakan managemen SMKN 2 Bontang dikeluhkan lantaran biaya PKL dinilai terlalu mahal

BEBERAPA hari terakhir ini, kolom ‘suara warga’ Bontang Post berisi keluhan atas tingginya biaya Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Bontang. Seperti disampaikan salah seorang wali murid sekolah kejuruan itu. Dalam pesannya dia mengatakan ‘SY WALI MURID SMKN 2 BTG. SY KEBERATAN ATAS BIAYA PKL YG SGT TINGGI. TLG BANTUANNYA. Dikirim melalui nomor 628997945564.

Dikonfirmasi, Kepala SMK Negeri 2 Bontang, Drs Kasman Purba membenarkannya. Ia memang mewajibkan siswa membayar biaya PKL yang akan digelar 17 Maret mendatang. Tujuannya, demi mengaplikasikan materi yang telah dipelajari sejak duduk di bangku kelas satu SMK. Sehingga begitu menginjak kelas 2, sekira 196 siswa pun wajib menjalani PKL itu.

Nah, bagi siswa dengan jurusan otomotif atau komputer tidak perlu ke luar kota. Karena bisa dimagangkan di Bontang. Namun tidak demikian dengan jurusan kelautan. Mereka mesti dimagangkan di luar kota. Seperti Samarinda, Jakarta, hingga daerah lain di pulau Jawa. Mengingat hanya di sanalah, siswa dapat berlayar dengan bergabung di salah satu perusahaan yang telah menjalin kerjasama dengan SMK Negeri 2 Bontang demi mengaplikasikan materi yang selama ini dipelajari.

“Khusus jurusan kelautan dan beberapa bidang lain, kami arahkan siswa ke luar kota. Karena di Bontang tidak ada perusahaan yang membidangi bidang kelautan itu. Paling juga nelayan. Itu pun berlayar pagi sampai sore. Sementra yang mereka butuhkan, mereka berlayar berminggu-minggu hingga berbulan-bulan di laut. Supaya mereka paham apa yang mereka pelajari dengan mengerjakannya,” jelasnya saat ditemui Bontang Post di ruangannya, Senin (3/3) kemarin.

Lantas kenapa siswa harus membayar dengan statusnya sebagai sekolah negeri? Kasman mengaku punya alasan logis. Kata dia, keputusan itu diambil karena Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang di dalamnya tercantum biaya PKL anak didiknya belum turun. Sementara itu, 17 Maret nanti anak didiknya sudah harus berangkat. Otomatis, jika dia tidak bergegas mengambil keputusan dengan membebankan biaya tersebut ke pihak siswa, maka besar kemungkinan proses PKL siswa akan batal.

“Kami ambil keputusan itu, karena memang mendesak. Anak-anak sudah harus berangkat bulan ini. Sementara DPA-nya baru kami terima Kamis (27/2) kemarin. Proses pencairannya pun masih butuh proses. Belum tentu bisa cair sebelum hari berangkat tiba,” ujarnya.

Diuraikan Kasman, besaran nilai yang harus dibayar siswa sebagai biaya PKL terbagi atas beberapa jenis. Dikelompokan berdasarkan bidang dan lokasi magang yang dipilih. Bagi siswa bidang otomotif misalnya. Jika mereka magang di Bontang, biaya harus dibayar tergolong kecil yakni sekira Rp 350 ribu. Di Balikpapan, biaya harus ditebus sekira Rp 1,7 juta. Berbeda jika siswa ditempatkan di Pulau Jawa, mereka harus siap merogoh kocek lebih dalam yakni sekira Rp 4 juta lebih selama 2 bulan hingga Mei mendatang.

“Seperti biaya magang di Jawa. Total yang harus dibayar siswa, sekira Rp 4 juta. Itu sudah masuk biaya tiket pesawat pulang- pergi. Biaya asuransi hingga indekos selama 2 bulan ke depan. Biaya itu, juga sudah masuk operasional guru pendamping. Biasanya 1 guru satu wilayah. Bahkan bisa juga 2 wilayah 1 pendamping,” ujarnya.

Meski begitu dia menjamin, biaya yang ditarik dari siswa tersebut, tetap akan dikembalikan ke siswa. Asalkan anggaran dari pemerintah melalui Disdik Bontang turun. Bahkan dia mengklaim, biaya dikeluarkan pemerintah akan lebih besar dari pengeluaran siswa. Sebab katanya, biaya yang ditarik saat ini, belum termasuk uang makan. Sementara itu, ketika anggaran dari pemerintah sudah cair, peserta PKL akan menerima dana berupa uang makan.

“Uang yang dikeluarkan nanti akan kami kembalikan lagi ke siswa. Ketika dana dari pemerintah sudah turun. Bahkan tambah uang makan yang sebelumnya tidak masuk daftar harus dibayar siswa saat ini,” bebernya. (in)

 Kepsek Kecewa, Wali Murid Lapor Ke Publik

 KEPALA Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Bontang, Kasman Purba kecewa atas tindakan oknum wali murid yang mengadukan masalah penerapan biaya Praktik Kerja Lapangan (PKL) sekolah tersebut ke publik. Karena tanpa sekalipun konsultasi ke sekolah. Sebab baginya itu bisa memunculkan banyak persepsi negative di kalangan masyarakat Bontang. Salah satunya, sekolah dianggap melakukan pungutan liar (Pungli) di lembaga milik pemerintah itu.

Menurut Kasman, tindakan seperti itu bukan cerminan orang bertanggungjawab. Karena hanya melempar masalah ke publik tapi tidak  mau mencari solusi. Padahal masalah tersebut dapat dibicarakan di lingkup internal sekolah. Apalagi dia mengaku tidak mengambil kebijakan sepihak dalam hal tersebut. Sebab, sebelum kebijakan itu ditetapkan, dia telah mengadakan rembuk dengan wali murid di pada Jumat (10/1) bulan lalu di gedung SMK Negeri 3 Bontang. Bahkan dia mengaku saat pertemuan tersebut, sekira 80 persen wali murid hadir.

“Kebijakan ini bukan keputusan sepihak. Sebelumnya sudah dibicarakan dan disepakati bersama. Dan saat itu, tidak ada yang keberatan. Bahkan sampai akhir pertemuan, tidak ada pertanyaan lebih lanjut diajukan ke kami. Lalu kenapa tiba-tiba ada yang protes? ,” keluhnya.

Dalam pertemuan tersebut, dia juga sempat menawarkan solusi terhadap para wali murid untuk mengelola biaya keberangkatan peserta PKL yang totalnya sekira 196 itu. Tujuannya, menghindari kecurigaan bahwa pihak sekolah melakukan penyimpangan dana. Hal itu sangat disambut olehnya. Sebab, dapat meringankan beban moril dan pikiran pihak sekolah.

Hanya saja saat itu, tak seorang pun yang bersedia. Dengan kata lain menyerahkan semua prosesnya di tangan sekolah. Karenanya, dia merasa sedikit kecewa dengan tindakan dilakukan oknum wali murid itu.

Apalagi jelas Kasman, sejak sekolah tersebut berdiri sekira 2007 silam, biaya PKL memang selalu ditanggung siswa. Lalu, 2 tahun terakhir yakni 2002 hingga 2003 lalu, baru ada bantuan dari pemerintah khusus biaya PKL. Tapi sejauh itu, dia mengaku baru pelaksanaan PKL 2014 ini ada oknum wali murid yang menyuarakan aksi protes. Parahnya, bukannya mengeluh ke sekolah, tapi langsung ke media.

“Bantuan dari pemerintah itu baru dua tahun terakhir ini. Sebelumnya selalu ditanggung siswa. Dan selama itu pula, tidak ada wali murid yang mengeluhkan masalah biaya PKL. Karena mereka sadar, ketika masuk di SMKN 2, harus menjalani PKL. Tentunya harus menebus biaya yang tidak sedikit,” ujarnya.

Lagi pula dia menegaskan, masalah biaya PKL ini tak perlu diributkan lebih jauh. Karena hal seperti itu baginya bukan tindakan pungli yang dia ketahui tidak boleh dilakukan di lingkup sekolah ‘pelat merah’.

Melainkan, PKL di sekolah kejuruan itu, merupakan sebuah kewajiban yang harusnya mereka pahami sejak memutuskan bergabung menjadi siswa.

“Sekolah kejuruan seperti di sini, pasti ada PKL. Dan untuk kelautan, itu pasti harus ke luar kota. Karena di Bontang tidak ada perusahaan besar di bidang pelayaran. Makanya kami selalu tegaskan mengenai biaya yang kelak harus dibayar. Nah, kalau mereka tetap mau masuk, artinya protes seperti ini tidak perlu ada,” tegasnya.

Meski begitu, dia juga enggan lebih jauh berkomentar. Karena masalah keluhan atau aksi protes sejenisnya, adalah bagian dari dinamika masyarakat Bontang. Tidak bisa ditebak karakter dan kepribadiannya. Yang pasti, dia tetap menyarankan, ketika ada masalah yang dinilai ganjil diputuskan pihak sekolah, hendaknya dikonsultasikan ke sekolah lebih dahulu. Namun bila tetap tidak mencapai jalan tengah, baru bisa bertidak hal lain.

“Saya kira ini bagian dari dinamika masyarakat Bontang. Yang pasti bagi kami, tidak ada yang salah dalam kebijakan kami. Itu sudah sesuai kebutuhan dan tidak menyimpang dari aturan,” tandasnya (*/in)