Janji adalah Utang !

JANJI adalah utang, dan utang akan ditagih di hari akhir. Kata bijak itu tampak serasi dengan polemik pemenuhan infrastruktur layak bagi warga SDN 002 Bontang  Selatan.

Sebab, sejak dibangun 1978 menantikan sentuhan pembangunan, awal 2014 ini baru mendapat ‘angin segar’ pemerintah. Tapi, itu jika pemerintah kota (Pemkot) Bontang menepati janji. Seperti yang diucapkan Ketua Komisi I DPRD Bontang, Abdul Kadir Tappa, belum lama ini. Bahwa ‘pembangunan SDN 002 Bontang Selatan mutlak dibangun 2014'.

Dan jika benar, itu patut diapresiasi. Baik keluarga besar sekolah 'pelat merah' itu, maupun warga Bontang khususnya pembaca setia Bontang Post yang selama ini mengikuti kisah perjuangan sekolah dan pemerintah mengupayakan pengadaan infrastruktur fisik layak bagi sekolah yang dihuni 709 siswa dan 27 guru itu lewat media ini. Sebab, menurut pengakuan pihak sekolah, janji sejenis sudah kerap dilontarkan dan menjadi secercah harapan bagi warga di sekolah itu. Namun, lantas terhempas ketika janji itu sebatas 'isapan jempol' belaka.

Meski begitu, saya sebagai salah satu wartawan yang pernah menulis tentang sekolah itu, dan sedikit banyak mengerti kondisi dan penderitaan warga sekolah itu, sangat berharap dan optimis bahwa janji kali ini pasti terwujud. Sebab, seperti diketahui, sebelumnya, sekolah itu tidak bisa dibangun lantaran terkendala akses jalan untuk kendaraan roda 4 bermuatan material saat pembangunan dilakukan, namun kini telah mendapat perhatian khusus pemilik tanah di sekitar sekolah negeri itu.

Melalui kemurahan hati pemilik tanah melepaskan tanahnya selebar sekira 3 meter untuk dilalui sebagai akses. Yang diperoleh setelah DPRD melakukan negosiasi dan pendekatan intensif. Dan saya rasa, wajib hukumnya memberi apresiasi atas upaya yang akhirnya berbuah amat manis itu.

Apa yang membuat sekolah itu begitu menarik untuk disoroti? Tidak lain, karena statusnya sebagai sekolah negeri. Sebab, di tengah era modern ini. Ketika sekolah milik pemerintah di kota besar berlomba-lomba tampil 'cantik dan gagah'. Tapi di kota penghasil gas dan pupuk urea diperkuat keberadaan industri dan pertambangan yang diyakini berkontribusi cukup besar ke Pendapatan Asli Daerah (PAD), malah tampil ‘terpuruk’ dengan kondisi bangunan berbahan kayu. Mirisnya, dinding, cat, plafon, meja dan kursi kayu serta atribut lain di sekolah itu, bahkan lebih buruk dari bekas sekolah saya di pelosok kota Kutai Kartanegara tepatnya Desa Santan Ilir yang terpaut jauh dari perkotaan. Lalu, masa iya?, sekolah milik pemerintah di pusat Kota Taman ini, harus dicap lebih buruk dari sekolah pelosok?

Saya yakin tidak. Karena, saya pun percaya, pemerintah dengan program tuntas berkualitas-nya, mengerti bahwa kualitas tempat belajar amat berpengaruh dengan kualitas belajar-mengajar.

Lagi pula, dari sejumlah pembangunan yang dilakukan pemerintah di sejumlah sekolah pelat merah di Bontang, saya yakin akan berlaku adil terhadap semua sekolah termasuk SDN 002 Bontang selatan. Contohnya saja, SDN Gunung Elai. Yang dulunya merupakan pecahan SDN 010 dan 005 Lhoktuan, kini telah dibangun terpisah di Kelurahan Gunung Elai. Sekalipun hingga saat ini, infrastruktur pokok berupa pengadaan power dari PLN tak kunjung tiba lantaran kendala teknis atau hal lain, namun kabarnya, sekolah itu akan jadi sekolah unggulan di Bontang.

Bahkan, atas penuturan Disdik Bontang melalui bidang Pendidikan Dasar (Dikdas), proyeksi sekolah itu ke depan, menjadi sekelas Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) yang telah dihapuskan.

Kabar yang teramat baik bagi saya, pun datang dari pemerintah. Melalui Disdik Bontang belum lama ini. Melalui Kepala Dinas Pendidikan Bontang, Dasuki, bahwa lembaga pendidikan negeri Bontang akan dibangun bertingkat. Meskipun, itu baru wacana. Lantaran, semua semua dilakukan bertahap yang diperkuat pernyataan Ketua Komisi I DPRD Bontang, Abdul Kadir Tappa, kemarin, tentang proyeksi masa depan sekolah pelat merah Bontang.

Meskipun baru wacana, namun fakta-fakta tersebut, hendaknya mendapat apresiasi warga Bontang. Sebab, setelah beberapa kali mendalami perihal kondisi sekolah yang dinilai kurang layak, beberapa kali pula tudingan miring kerap ditujukan ke Pemkot Bontang. Yang mempertanyakan kesungguhan pihak terkait mengurusi sekolah pelat merah khususnya.

Dengan fakta-fakta itu pula, mau tidak mau saya terbawa alur cerita yang saya tulis sendiri. Bahwa pemerintah itu hanya bias menebar janji, dan tidak serius mengurusi pendidikan di Bontang, akhirnya berbalik. Setelah mengetahui penjelasan di balik semua kebijakan yang diterapkan pemerintah.

Tapi satu hal yang pasti. Hal yang bisa semakin merusak citra pemerintah di mata masyarakat yakni ketika dengan tegas menjanjikan satu hal, tapi dengan beribu alasan, lalu menerapkan kebijakan berbalik 180 derajat. Saya sebagai orang awam, mewakili para pelajar yang haus akan pemenuhan infrastruktur layak, menanti dan akan terus menagih apa yang sudah dijanjikan. Sebab, saya yakin, setiap orang beragama  pasti tahu bahwa janji adalah utang. Dan utang, akan dituntut pertanggungjawaban di hari akhir. (***)