Dana Rp 6,8 M Nelayan Nyasar ke Kukar?

foto: Ambo Sakka (atas)
        Amir Tosina (bawah)

 

 DPRD Minta Evaluasi Pengawasan, Dinas Janji Selidiki ==SUB

BONTANG -  Penggunaan dana sebesar Rp 6,8 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bontang dan APBD Provinsi untuk membina sekira 300 nelayan Bontang diduga tak hanya dinikmati warga Bontang saja. Melainkan oleh warga Kutai Kartanegara (Kukar). Informasi tersebut diungkapkan Amir Tosina, Anggota Komisi I DPRD Bontang.

Dalam rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dengan Dinas, Perikanan, Kelautan, dan Peternakan (DPKP) Bontang kemarin, dia membeberkan adanya dugaan salah sasaran pemberian bantuan ke nelayan. Kata dia, informasi tersebut disampaikan kepadanya belum lama ini oleh beberapa warga berprofesi nelayan. Warga tersebut mengadukan bahwa alokasi anggaran berbentuk pembinaan terhadap nelayan tersebut berjalan di luar ketentuan. Hal ini karena dinikmati oleh warga di luar Bontang.

Meski tidak menunjukan bukti kuat, Amir Tosina mengaku bahwa ketika ada laporan berbentuk keluhan atas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tetap patut mendapat perhatian khusus. Caranya dengan evaluasi atas fungsi pengawasan di lapangan oleh instansi teknis terkait.

“Ada beberapa teman nelayan datang ke rumah beberapa waktu lalu. Mereka membeber, kalau penerima bantuan pembinaan bagi nelayan Bontang juga dinikmati nelayan luar daerah.  Makanya mereka bertanya, apakah itu dibenarkan? Toh masing-masing daerah sudah punya anggaran. Sementara masih banyak nelayan lain belum terakomodir. Makanya kami pertanyakan ini,” ungkapnya.

“Benar atau tidaknya laporan itu, setidaknya bisa menjadi masukan bagi dinas teknis. Apakah realisasi bantuan sudah tepat. Lalu, seberapa ketat bentuk pengawasan atas jalannya  kebijakan itu?,” tambahnya.

Menanggapi informasi tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Perikanan Tangkap dan Budidaya DPKP Bontang, Ambo Saka mengaku belum bisa membantah atau membenarkan kabar itu. Karena sampai saat ini belum menerima laporan apapun terkait dugaan anggaran salah sasaran. Namun dia menegaskan, kebijakan sudah diterapkan DPKP Bontang, telah sesuai prosedur agar tak salah sasaran.

“Jumlah nelayan di Bontang ada sekira 300. Yang jadi binaan kami sekira 24 nelayan. Nah merekalah yang menerima bantuan kami. Bersumber dari dana sekira Rp 6,8 miliar  yang sumbernya dari APBD Bontang dan Kaltim. Dan kami jamin, sudah tepat sasaran. Karena penentunnya juga sudah melalui riset dan seleksi ketat berdasarkan ketentuan,” ujarnya.

Diungkapnya, bentuk bantuan bagi para kelompok nelayan binaan DPKP Bontang beragam. Mulai dari bantuan berupa tali, kapal, alat tangkap hingga bentuk lain. Sasarannya sejumlah wilayah pesisir dengan penduduk terbesar berprofesi nelayan. Seperti Pulau Gusung, Melahing, Tihi-tihi dan lainnya.

Terkait pengawasan teknis, katanya sudah diterapkan. Biasanya melibatkan tim teknis di bawah bidang yang dipimpinnya. Tugasnya mengawal progress penyaluran bantuan ke nelayan binaan. “Kami ada tim teknis mengawal setiap kegiatan atau bantuan disalurkan ke binaan kami. Jadi kami kira semua sudah dalam kontrol kami. Tapi kalau memang ada isu seperti ini, artinya ada yang perlu dievaluasi lagi. Kami janji turun ke lapangan mengecek kebenaran isu itu. Paling lambat, Senin nanti,” ungkapnya. (*/in)