Proyek Jargas Telihan Mandek

Regulator Minim, Disperindagkop ‘Pecat’ Kontraktor  ==SUB

BONTANG – Proyek instalasi Jaringan Gas (Jargas) rumah tangga di Gunung Telihan mandek. Padahal, rencananya kelar Desember 2013 lalu. Penyebabnya, kontraktor proyek PT Brantas tak sanggup mengerjakannya. Akibatnya, baru 216 rumah terpasang, sedangkan sisanya sebanyak 984 rumah belum diselesaikan.

Dinas Perindustrian Pedagangan dan Koperasi (Disperindagkop) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Bontang memutuskan sekaligus mem-black list kontraktor PT Brantas, lantaran tak mampu merampungkan proyek itu dengan dalih terkendala pengadaan material. Namun, Disperindagkop kembali mengajukan pengerjaan sisa di 2014.

Kepala Bidang (Kabid) Industri, Energi dan Sumber Daya Alam (SDA) Disperindagkop Bontang, Asnaniah menjelaskan, PT Brantas sebagai kontraktor pemenang tender yang digelar pada Juli 2013 lalu, dan mulai dikerjakan pada September 2013 lalu gagal merampungkan proyek senilai  sekira Rp 18 miliar itu. Alasannya, pihak kontraktor kesulitan dalam hal pengadaan material yang didatangkan dari luar negeri.

“Materialnya kan dari luar negeri. Kalau enggak salah Jerman. Salah satu material yang paling sulit datang bernama regulator. Kebetulan ada banyak pesanan dan akhirnya mereka tidak dapat bagian,” ujarnya saat ditemui, di ruangannya, Senin (17/3) kemarin.

Saat target awal tidak terpenuhi di 31 Desember lalu, pihaknya masih memberi toleransi dengan menambah waktu pengerjaan selama 50 hari. Namun, dia menyayangkan, tambahan waktu tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik. Karena terbukti proyek tersebut tak kunjung rampung. Oleh sebab itu, Disperindagkop dan UMKM Bontang pun memutuskan memberhentikan dan mem-blacklist kontraktor itu sebagai pelaksana proyek. Dengan kata lain, selama 2 tahun ke depan, perusahaan tersebut tidak bisa ikut serta dalam proyek ditangani Disperindagkop Bontang. 

“Karena sudah di-black list, kontraktor juga kami kenakan denda. Dengan perhitungan 1/ 1.000 dari total nilai kontrak. Artinya, 2 tahun ke depan, PT Brantas tidak bisa jadi peserta dalam proyek kami,” jelasnya.

Padahal lanut dia, pipa induk hingga pipa sambungan ke rumah sudah terpasang. Bahkan, pipa berbahan stainlees dari meteran ke kompor sudah terpasang. Namun karena regulator tidak ada, meteran pun tidak bisa terpasang. 

Meski begitu, pihaknya menjamin bahwa instalasi jargas kali ini berbeda dari pemasangan tahap pertama dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Karena kami memang tekankan hal itu ke kontraktor. Jangan sampai banyak kebocoran seperti sebelumnya. Tapi kalau pun ada kesalahan, maka kontraktor pemasang itu tetap akan bertanggung jawab saat memasuki tahap pemeliharaan selama setahun,” tandasnya.

Terpisah, Manager PT Bontang Migas dan Energi (BME) M Tufik membenarkan belum rampungnya proyek pemasangan jargas di Kelurahan Gunung Telihan. Namun pihaknya enggan berkomentar banyak. Lantaran masih dalam ranah Disperindagkop dan UMKM Bontang.

“Kami masih menunggu. Karena kami statusnya sebagai sebagai operator dan pengelola. Yang jelas, kami berharap, pengerjaan kali ini lebih baik dari sebelumnya. Salah satunya terkait kebocoran pipa,” imbuhnya. (*/in)

WTP Berebas Tengah Masih Tahap Pemeliharaan ==SUB

PU Belum Serahkan ke PDAM--sub

BONTANG – Warga khususnya para pelanggan PDAM Tirta Taman Bontang di Bontang Selatan harus bersabar menikmati aliran air bersih dari Water Treatment Plant (WTP) Berebas Tengah dengan lancar. Pasalnya, masih dalam proses pemeliharaan sejak Desember 2013 hingga 6 bulan ke depan.

Diperkirakan, WTP berkapasitas 40 liter per detik yang akan melayani sekitar 4 ribu pelanggan di empat kelurahan di Bontang Selatan, yaitu Berebas Tengah, Berbas Pantai, Tanjung Laut, dan Tanjung Laut Indah ini akan bisa beroperasi lancar pada Juni 2014 nanti.

Hal ini diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bontang Maksi Dwiyanto. Diakui dia pembangunan fisik WTP telah rampung sejak Desember 2013 lalu. Namun, harus melalui tahap pemeliharaan selama 6 bulan. Hal itu dilakukan, agar tidak terdapat kendala saat air bersih didistribusikan ke pelanggan. Salah satunya mengenai kemungkinan adanya kebocoran pipa.

“Tapi sekalipun masih pemeliharaan, kami sudah alirkan airnya ke sekira 1.500 pelanggan yang tersebar di Berebas Tengah, Tanjung Laut dan Berbas Pantai.  Alhamdulillah, tidak ada kendala, airnya sudah mengalir dan kualitasnya bagus,” ujarnya Senin (17/3) kemarin.

Menurut Maksi, selain karena tahap pemeliharaan belum usai, serah terima WTP Berebas Tengah belum bisa diserahkan ke PDAM Tirta Taman, karena belum disuplai listrik PLN Bontang. Dengan begitu, dia menilai akan kesulitan ketika harus mendistribusikan air selama 24 jam ke sekira 4.000 pelanggan dengan kapasitas 40 liter per detik.  Salah satunya, mengenai pengadaan bahan bakar solar.

“Idealnya sih, harus ada listrik masuk dulu baru diserahterimakan ke PDAM. Tapi kalau sudah selesai (pemeliharaannya, Red.), tetap kami serahkan ke PDAM. Urusan listrik, nanti mereka yang urus,” tandasnya.    

Sebelumnya, Direktur PDAM Tirta Taman Bontang Adief Mulyadi menuturkan, setelah melakukan uji coba jaringan sepekan terakhir, pihaknya mulai melakukan uji coba produksi air. Dari uji coba produksi air yang dilakukan selama dua hari, Jumat (10/1) dan Sabtu (11/1) masih banyak terdapat endapan pasir dan lumpur. Namun pada pagi Minggu kemarin, produksi telah menghasilkan air bersih.

Dia menjelaskan, uji coba pendistribusian pada para pelanggan tersebut pada hari pertama kemarin direncanakan mencapai 2.400 kubik air bersih. Dengan sumur yang digunakan dalam produksi baru satu sumur dari dua sumur yang menopang bahan baku produksi WTP. Sementara sumur lainnya, dikatakan Adief masih mengalami permasalahan dalam jaringan pendistribusian ke WTP, sehingg masih membutuhkan penanganan. Yaitu, masih ditemukannya kebocoran dalam jaringan sumur tersebut.

Untuk listrik yang digunakan dalam produksi, Adief menyebut masih menggunakan genset PDAM. Dia menyebut jaringan listrik yang menyambung ke PLN Bontang sedang dalam proses penyelesaian oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan kontraktor.

Meski sudah melakukan uji coba pendistribusian air, namun Adief masih belum bisa memastikan kapan WTP akan diserahterimakan pada PDAM sekaligus diluncurkan untuk mulai beroperasi. Namun, dia optimistis WTP dapat mulai beroperasi pada Januari ini seperti yang dipinta Wali Kota Bontang Adi Darma. (*/in)

UPTD Pasar: Surat Edaran Sesuai Kebutuhan

PENDISTRIBUSIAN surat edaran agar pedagang segera mengosongkan lokasi pasar darurat Rawa Indah pada Kamis (3/4) nanti, ternyata sudah sesuai kebutuhan. Hal itu diakui Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Bontang Rakhmat Budiman.

Menurut dia, alasan penerapan deadline tersebut sebagai upaya percepatan pembangunan pasar induk Rawa Indah. Sehingga kebutuhan masyarakat Bontang memiliki pasar tradisional bersih dan tertata segera terwujud.

Sementara terkait tuntutan pedagang yang belum memiliki kios di pasar sementara, dengan rincian 174 berstatus penyewa dan 187 pedagang pengampar (PKL) yang terdaftar dalam database UPTD Pasar Bontang, pun dianggapinya. Menurut dia, tuntutan tersebut akan tetap diakomodir. Sebab saat ini Pemkot proses bernegosiasi dengan para pemilik tanah yang letaknya berseberangan dengan lahan pasar sementara Rawa Indah. Ada dua opsi dalam solusi tersebut. Yakni, antara membeli lahan atau menyewa lahan untuk ditempati membangun kios baru.                                                                                                              Rakhmat Budiman

“Sedang dalam proses negosiasi lahan. Belum jelas, apakah akan dibeli tanahnya atau sebatas disewa saja. Itu urusan pihak teknis lain bukan kami. Yang pasti di pasar sementara, ada 800-an pedagang sudah terakomodir. Sementara 157 pedagang belum dapat tempat, tapi aktif berjualan sebelum kebakaran, tetap diprioritaskan,” ungkapnya.

Terkait surat edaran yang dikeluarkan Disperindagkop Bontang terkait deadline pengosongan lokasi pasar darurat Rawa Indah, dia membenarkan atas persetujuan dirinya. Hanya saja, edaran tersebut ada atas instruksi Kepala Disperindagkop Bontang, Riza Pahlevi.

“Kebijakan yang kami turunkan, apapun itu, atas instruksi dari atas (Disperindagkop, Red.). Termasuk, edaran ini. Jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau terjadi penolakan seperti saat ini. Kecuali menenangkan pedagang. Lalu menyampaikan situasi terkini ke Dinas,” ungkapnya.

Hanya saja, pihaknya tetap akan rapat kembali terkait penerapan deadline pemindahan pedagang itu. Karena diakuinya, mendapat tentangan keras dari pedagang. Yang belum bisa diakomodir di pasar sementara.

“Soal edaran ini, akan diadakan rapat kembali bersama Dinas. Nanti disesuaikan dengan perkembangan terakhir di lapangan. Karena pagi tadi (kemarin, Red.) kami ada didatangi teman-teman pedagang juga,” ujarnya.

Mengenai dugaan adanya praktik sewa menyewa di pasar sementara, dia enggan berkomentar banyak. Hanya saja dia menegaskan, apapun yang terjadi di lapangan, segera dilaporkan ke Disperindagkop disertai data real. “Yang pasti,  perhitungannya, kalau pedagang semula punya petak sampai 3, di pasar sementara ini hanya boleh punya 2. Soal sewa-menyewa, nanti kami cek lagi di lapangan,” tegasnya. (*/in/*/ch)

Satu Sekuriti Kurang Efektif

Disbudpar Ajak Warga Ikut Jaga Wisata Mangrove —sub

BONTANG – Penjagaan kawasan wisata mangrove Berbas Pantai dengan menempatkan petugas sekuriti diakui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bontang telah dilakukan sejak Oktober 2013 lalu.

Meskipun begitu, diakui masih dianggap kurang efektif jika hanya mengandalkan petugas saja, apalagi hanya 1 orang. Sehingga diperlukan keterlibatan warga sekitar menjaga aset daerah tersebut. Apalagi, lokasi wisata itu kerap disalahgunakan oknum remaja dengan berbuat tindakan tak terpuji.

“Memang baru satu petugas kami tempatkan. Dan saya rasa itu kurang efektif dalam melakukan pengawasan. Makanya saat ini kami minta kerja sama warga sekitar ikut menjaga. Agar tak segan koordinasi ke petugas jika ada insiden tertentu,” ujar Sekertaris Disbudpar Bontang Sutrisno, belum lama ini.

Alasan penempatan seorang sekuriti, kata dia, berdasarkan beberapa pertimbangan. Antara lain, karena kawasan itu belum dibuka secara resmi. Karena sejumlah bangunan infrastruktur masih proses pembangunan. “Anggaran kami juga terbatas. Jadi dialokasikan untuk yang mendesak saja. Seperti pembangunan infrastrukturnya. Untuk upah petugas, per bulan kita kasih di atas Rp 1 juta,” bebernya.

Terkait tugas sekuriti, lanjut dia, wajib mengirim laporan bulanan ke Disbudpar saat ada insiden atau peristiwa yang terjadi di kawasan wisata mangrove itu. Sehingga, pihaknya dapat ikut mengontrol setiap perkembangan kawasan wisata itu, sekaligus sebagai rujukan saat akan menerapkan kebijakan.

Meski begitu, saat usai diresmikan nanti, pihaknya tetap menambah petugas sekuriti. Tujuannya, menjaga dari penyalahgunaan dan pengrusakan aset yang sudah ada.

Terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) Kelurahan Berbas Pantai Pujianto membenarkan adanya seorang petugas di kawasan wisata mangrove. Hal tersebut jelas kabar baik mengingat kabar sebelumnya, lokasi itu kerap disalahgunakan oknum remaja Bontang untuk ngelem atau mabuk-mabukan.

Meski begitu, pihaknya bersama Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) kelurahan, aktif mengontrol lokasi itu saat malam hari.

“Ini wilayah kerja kami. Makanya bersama warga setempat, kami tetap ikut mengawasi. Sekalipun sudah ada petugas keamanannya,” tandasnya. (*/in)